by

WARGA PELADANG BUKAN PENJAHAT AKSI SOLIDARITAS ANAK PELADANG (ASAP)

-Hukum-121 views

SINTANG – Masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kabupaten sintang tahun 2019 berujung pada proses hukum, dengan telah ditetapkan enam (6) warga peladang oleh Polres Sintang sebagai tersangka dalam kasus Karhutla. Kasus ini pada hari kamis 14/11/2019 lalu sudah sidang pertama, dimana ke-6 warga peladang telah diajukan sebagai terdakwa oleh jaksa penutuntut umum Adri Tri Saputro,SH,MH, Irwan Adi Cahyadi,SH dan adi Rahmanto,SH,MH dari Kejaksaan Negeri sintang, dengan Majelis hakim Hendro Wicaksono,SH,MH sebagai ketua, Edy Alex Serayox,SH,MH dan Abdul Rasyid,SH sebagai hakim anggota di Pengadilan Negeri Sintang.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, terhadap ke-6 warga peladang dikenakan dakwaan pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UU RI No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan atau Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU RI No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 187 KUHPidana Jo Pasal 188 KUHPidana.
Dalam sidang pembacaan dakwaan oleh JPU, ke-6 warga peladang di dampingi Tim Penasehat Hukum Glorio Sanen,SH,MH dan Virgilius Kopet,SH. Tim Penasehat hukum ini disiapkan oleh Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sintang ungkap Jeffrai Edward,SE,M.Si selaku ketua DAD. Dan ke-6 warga peladang yang sedang menjalani proses hukum ini telah kita ajukan penangguhan penahanan, sehingga mereka tidak berada dalam tahanan, dan pihak DAD tetap akan mengawal proses hukum ini, dengan tanpa intervensi ungkapnya.
Saat sidang pembacaan dakwaan tersebut (kamis 14/11/2019 lalu), tampak dihadiri warga masyarakat yang merasa prihatin dan tidak setuju terhadap penanganan masalah ini, ungkap Andreas,S.Th. Mereka tidak bersalah, Mereka Peladang bukan Penjahat, mereka berladang untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, makanya kami dan kawan-kawan lainnya tetap hadir di Pengadilan Negeri Sintang ini. Dari pantauan dilapangan, tampak ikut mengamati proses sidang, Drs.Andreas Calon selaku Koordinator Ketemenggungan Dayak Kab.Sintang, pengurus DAD Kab.Sintang, bapak Micheil Eko Hardian,SH,MH dari MADN, pengurus Pemuda Katolik, pengurus PMKRI sintang, pengurus GMKI Sintang, FPD Kab.Sintang, dan elemen-elemen komunitas masyarakat yang ada di kab.Sintang serta sanak keluarga para peladang.
Wujud keprihatian terhadap masalah hukum yang dialami ke-6 warga peladang di Kab.Sintang ini terus mengalir. Hari Selasa (19/11/2019) berbagai elemen masyarakat sintang yang tergabung dalam ALIANSI SOLIDARITAS ANAK PELADANG (ASAP) telah melakukan aksi damai dengan mendatangi DPRD kab.Sintang. Sebelumnya peserta aksi damai berkumpul di Taman Entuyut Tugu BI sintang untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi aksi, dan secara tertib dengan pengawalan dari jajaran satlantas Polres Sintang, peserta aksi damai menuju gedung wakil rakyat sintang. Setiba di halaman depan gedung peserta aksi ASAP melakukan orasi yang intinya mengecam dengan keras atas penanganan hukum yang dialami ke-6 warga peladang tersebut. Yel-Yel aksi ASAP pun dikumandang dengan riuh bergema, Siapa Kita….Anak Peladang…Siapa Kita…Anak Peladang….,demikian ungkap peserta aksi damai dengan lantang dan tertib dibawah pengawalan jajaran Polres Sintang dan pihak keamanan lainnya.
Sambil menunggu rapat paripurna DPRD dengan pihak pemerintah daerah kab.Sintang usai, peserta aksi diperkenankan masuk ruang sidang DPRD Sintang dan diterima oleh ketua & unsur pimpinan, dan hadir juga Wakil Bupati Sintang Drs. Askiman,MM. Satu persatu perwakilan elemen masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam ASAP menyampaikan sikap & aspirasi mereka terhadap penanganan hukum yang di alami ke-6 warga peladang tersebut, sementara pihak OPD yang sebelumnya hadir di ruang sidang DPRD tidak terlihat.
Penyampaian aspirasi dan dialog antara elemen masyarakat yang tergabung dalam ASAP dengan pihak DPRD yang dipimpin Roni selaku ketua DPRD sintang dan Wakil Bupati Sintang cukup alot dan tegang, namun semua bisa berjalan dengan aman dan tertib. Dari apa yang disampaikan peserta aksi kepada pihak DPRD dan Pemda kab Sintang pada intinya bahwa menghendaki proses hukum terhadap ke-6 warga peladang dihentikan/dibebaskan dari tuntutan hukum karena mereka tidak bersalah, dan peladang bukan pejahat ungkap perserta aksi dalam menyampaikan sikapnya. Dalam penyampaian aspirasi eleman ASAP ini diperlihatkan juga video dari warga peladang yang terkena kasus karhutla ini, menceritakan tujuan mereka berladang dan kronologis mereka di tangkap oleh pihak kepolisian.Setelah mendengar penyampaian aspirasi elemen masyarakat ASAP dan melihat/mendengar video, pihak DPRD Sintang (ketua dan anggota) yang hadir, pihak pemerintah daerah yang diwakili Wakil Bupati Sintang, semuanya merasa prihatin dan sepakat bahwa penanganan kasus hukum ke-6 peladang tersebut hasilnya harus tuntas dan bebas sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Tampak Juga Kapolres Sintang hadir ikut dalam pengamanan aksi tersebut, pihak nya juga mengungkapnya sepakat terhadap penanganan kasus ke-6 peladang ini untuk dibebaskan sesuai dengan prosedur dan proses hukum. Di akhir tanggapannya, wakil bupati Sintang dihadapan peserta aksi mengutarakan bahwa, mencermati dan mengamati situasi yang berkembang dan setelah berkoordinasi dengan bupati Sintang Jarot Winarno yang saat ini tidak hadir dikarenakan sedang menjalani tugas keluar daerah (untuk ambil dokumen DIPA) mengatakan bahwa pada hari Rabu (20/11/2019) pihak Forkompinda kabupaten Sintang akan melakukan rapat menyingkapi persoalan kasus hukum ke-6 warga peladang ini termasuk menanggapi penyampaian aspirasi Aliansi Solidaritas Anak Peladang (ASAP).
Menanggapi kasus hukum ke-6 warga peladang yang saat ini sebagai terdakwa, pengamat hukum dan kebijakan publik di sintang, Victor Emanuel mengungkapkan, sangat prihatin, dikatakanya dengan tanpa bermaksud mempengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Sintang. Dikatakanya, kita menghormati proses hukum, hanya untuk konteks membakar lahan untuk Ladang ini, tentunya perlu dicermati secara komprehensip (menyeluruh). Dalam penegakan hukum menurut Victor Emanuel jangan sampai lupa akan tujuan dari hukum itu sendiri, yakni 1).Kepastian hukum, 2).Keadilan,3), Manfaat. Nah ketiga tujuan hukum ini harus menjadi perhatian semua pihak, ungkapnya. Jangan hanya mentargetkan kepastian hukum saja (asas legalitas), asas keadilan hukum itu harus diperhatikan, lalu asas manfaat dari penerapan hukum itu juga patut menjadi perhatian semua pihak, dimana gejolak sosiologis dalam masyarakat patut menjadi respon ungkap victor emanuel. Terkait lahan ladang yang dibakar, sebenar sudah ada peraturan khusus, apalagi usaha bertani dengan pola ladang itu adalah aktifitas kearifan lokal masyarakat. Pasal 69 ayat (2) UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan memperhatikan kearifan lokal daerah masing-masing, dan hal itu juga ada dalam Peraturan Menteri Negera Lingkungan Hidup No.10 Tahun 2010 tentang mekanisme Pencegahan pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup. Dan Khusus untuk Kabupaten Sintang sudah ada Perda No 12 tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlidungan Masyarakat Hukum Adat dan Kelembagaan Adat, serta sudah Peraturan Bupati Sintang No 57. tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan bagi Masyarakat (yang di dalamnya mengatur Ladang). Jadi Mohon semua pihak di kabupaten Sintang supaya harus cermat, arif dan bijak dalam merespon persoalan hukum terhadap ke-6 warga peladang ini, maka kasus berladang di sintang harus menggunakan asas hukum Lex Specialis Derogat Lex Generalis (hukum khusus mengenyampingkan hukum umum) ungkapnya.
Diakhir penyampaian aksinya, Aliansi Solidaritas Anak Peladang (ASAP) mengungkapkan bahwa pihak akan tetap memberikan dukungan total terhadap pananganan kasus ke-6 warga peladang ini, yakni akan hadir pada sidang kedua dengan agenda pemeriksaan saksi yang direncanakan pada hari kamis (21/11/2019) di Pengadilan Negeri Sintang. Pihak ASAP pun memohon pihak DPRD Sintang untuk bisa hadir, ungkap peserta aksi, dan permohonan tersebut disambut oleh ketua DPRD Roni dengan menanyakan kepada anggota hadir yang, dan pihaknya siap menghadiri/menyaksikan sidang terhadap ke-6 warga peladang sebagai wujud dukungan kami,ungkapnya.
Laporan: Tim Redaksi

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed